Update Indonesia edisi April 2024 mengangkat laporan utama mengenai pembangunan perkotaan di Indonesia yang diharapkan mampu meredam arus urbanisasi yang terjadi hampir setiap tahun pasca libur Idul Fitri. Selain itu, untuk mencegah permasalahan baru, khususnya kemiskinan perkotaan, Pemerintah perlu meningkatkan inovasi dan melakukan perbaikan pada kota-kota di Indonesia.

Di bidang perekonomian, Update Indonesia menyoroti bahwa kondisi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami perlambatan. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah. Indonesia juga berpotensi terkena dampak negatif dari konflik tersebut. Selanjutnya kita juga membahas tentang pengawasan kebijakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan besarnya dampak kerugian yang ditimbulkan oleh praktik korupsi baik secara ekonomi, politik maupun sosial. Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan dunia membayar US$3,6 triliun setiap tahunnya untuk praktik korupsi tersebut, dimana US$1 triliun di antaranya untuk penyuapan dan US$2,6 triliun untuk korupsi (The Commonwealth, 15 Mei 2023). Selain itu, negara-negara berpendapatan rendah juga menanggung beban korupsi yang lebih besar dibandingkan negara-negara berpendapatan tinggi.

Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi militer selain perang (OMSP) yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hak asasi manusia telah hidup berdampingan dengan militer, bahkan di ranah internasional sejak tahun 1949. Tidak tepat jika hak asasi manusia selalu dipisahkan dan dianggap “tidak penting” dalam operasi militer. Berikutnya, kami juga membahas tren permohonan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adanya dugaan pelanggaran serupa, khususnya terkait proses pemilu, juga dapat mengindikasikan prosedur yang harus terus ditingkatkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kondisi terkini di lapangan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang dinamika koalisi dan oposisi dalam sistem presidensial di Indonesia pasca pemilu 2024. Hasil pemilu 2024 menggambarkan adanya potensi ketimpangan antara Pemerintah dan oposisi sehingga menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan memicu berbagai dinamika sosial di masa depan. Selanjutnya kita mencermati persiapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Pilkada menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia, dengan melibatkan 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota secara serentak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini sangatlah penting, sedangkan implementasi dan pengawasan yang baik merupakan prasyarat utama.

Kemudian, kita juga membahas tentang tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 yang cukup baik. Meski demikian, masih ada catatan perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang harus dibenahi. Catatan tersebut tentunya harus disikapi oleh para pengambil kebijakan seperti penyelenggara pemilu dan Pemerintah. Selain itu, penyelenggara pemilu juga harus membuka ruang partisipasi bagi pemangku kepentingan lainnya seperti peserta pemilu, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa untuk memberikan masukan demi perbaikan pemilu.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema kekinian diharapkan dapat membantu para pengambil kebijakan di lembaga pemerintah dan dunia usaha – serta kalangan akademisi, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi yang aktual dan kontekstual. analisis tentang kondisi perekonomian, politik, sosial dan hukum di Indonesia, serta pemahaman mengenai kebijakan publik di Indonesia.

 Selamat membaca.

Pos Update Indonesia — Volume XVIII, No.4 – April 2024 (Versi Bahasa Inggris) pertama kali muncul di Institut Indonesia.