Ditulis oleh: Latika Putri Barliani, Rahmah Aulia Zahra, Eri Krismiyaningsih

Guncangan global di masa depan menunjukkan potensi dampak yang luas dan menghancurkan yang melampaui batas negara. Sepuluh tahun ke depan, risiko global seperti kegagalan mitigasi perubahan iklim, kegagalan adaptasi perubahan iklim, bencana alam, dan kejadian cuaca ekstrem akan tetap ada (World Economic Forum, 2023). Menurut OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), potensi risiko global dapat dibagi menjadi beberapa jenis guncangan, yang terkait erat satu sama lain karena sifatnya yang bersamaan, seperti perubahan iklim, ketegangan politik, dan krisis ekonomi. . Hal ini dapat menyebabkan pengungsian paksa bagi sebagian besar masyarakat yang terkena dampak guncangan. Dengan situasi iklim yang terus berubah, perlindungan sosial perlu diperluas cakupannya sehingga dapat mencakup masyarakat yang terkena dampak baik guncangan berskala luas maupun guncangan yang terjadi secara unik pada setiap rumah tangga tertentu. 

Ketika dunia sedang bergulat dengan rintangan yang tidak terduga, berbagai perubahan mendasar seperti perubahan iklim, transisi demografi, globalisasi yang pesat, kemajuan teknologi, dan perluasan perkotaan secara bersamaan mempengaruhi lanskap kesejahteraan sosial di kawasan Asia-Pasifik (Asian Development Bank, 2023).

Perlindungan Sosial Adaptif (ASP) muncul sebagai respons terhadap seruan luas untuk memanfaatkan perlindungan sosial guna meningkatkan ketahanan rumah tangga miskin dan rentan terhadap guncangan berskala luas. ASP menggunakan pendekatan komprehensif dengan menggabungkan berbagai sektor dan pengetahuan, termasuk perlindungan sosial, pengurangan risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim (Davies, et al., 2009). Penerapan ASP dapat membuat rumah tangga menjadi lebih tangguh, sehingga meningkatkan kapasitasnya dalam mempersiapkan diri menghadapi guncangan, mengatasi guncangan, dan beradaptasi terhadap guncangan (Bowen et al., 2020).

ASP memiliki empat landasan yang dapat diadaptasi agar perlindungan sosial reguler menjadi lebih adaptif, yaitu dengan memperluas desain program perlindungan sosial dengan meningkatkan jumlah manfaat dan jumlah penerima manfaat, terutama bagi mereka yang terkena dampak guncangan; mendorong sistem data dan informasi yang lebih terintegrasi; meningkatkan inovasi pembiayaan berbasis risiko yang lebih proaktif dalam merespons guncangan; dan membina kolaborasi dan menetapkan kerangka kebijakan ASP.

Memperluas Desain Program dengan Meningkatkan Jumlah Penerima Manfaat dan Penerima Manfaat

Sistem perlindungan sosial terdiri dari berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan dan mempertahankan kemampuan rumah tangga dalam mengantisipasi, mengelola, dan menyesuaikan diri terhadap guncangan. Program-program ini mengubah kebijakan dan tujuan pemerintah menjadi hasil nyata bagi rumah tangga penerima. Dalam kerangka perlindungan sosial, program jaring pengaman sosial dapat dimanfaatkan dan diperkuat untuk memberikan bekal yang lebih baik kepada rumah tangga miskin dan rentan dalam menghadapi guncangan berskala luas. 

Program jaring pengaman menawarkan jalan bagi rumah tangga miskin dan rentan untuk meningkatkan ketahanan mereka. Secara khusus, inisiatif jaring pengaman sosial dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam membangun dan memperluas aset dan sumber pendapatan mereka. 

ASP menawarkan perluasan vertikal dan horizontal untuk lebih melindungi kelompok rentan dari guncangan yang datang, perluasan vertikal menawarkan perlindungan dengan meningkatkan jumlah manfaat dengan meningkatkan manfaat bantuan tunai dengan menawarkan bantuan pangan, menggabungkan program dukungan ke dalam pelatihan kesiapsiagaan bencana, inisiatif perubahan iklim, dan pelatihan untuk lapangan kerja dan kewirausahaan, yang terakhir dengan memperkuat pilihan tabungan, memfasilitasi akses terhadap pinjaman, dan menyediakan asuransi bagi mata pencaharian yang terkena dampak peristiwa tersebut. Adapun penerima manfaat yang termasuk dalam perluasan horizontal mencakup bantuan kepada setiap kelompok rentan (anak, ibu hamil, lansia, disabilitas), rumah tangga yang masuk dalam ambang kemiskinan, dan perluasan jangkauan geografis penerima manfaat program hingga mencakup wilayah rentan. terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Bowen dkk., 2020). 

Gambar 1: Perluasan Perlindungan Sosial Adaptif
Sumber: Bowen dkk., 2020

Mempromosikan sistem data dan informasi yang lebih terintegrasi

Pencatatan sosial merupakan inti dari agenda informasi Perlindungan Sosial Adaptif. Platform data pencatatan sosial ini dirancang untuk mendorong kolaborasi, membantu dalam menjangkau, memproses permohonan, mendaftarkan individu, dan menilai apakah mereka memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif sosial. Ketika beberapa program memanfaatkan pencatatan sosial bersama atau terpadu, hal ini memainkan peran penting dalam kebijakan sosial dengan memfasilitasi koordinasi upaya untuk menjangkau populasi sasaran. Hal ini mendorong kolaborasi antar program yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan layanan yang saling melengkapi kepada kelompok yang tumpang tindih. 

Mengembangkan sistem pencatatan sosial terpadu yang mudah diakses sangatlah penting. Hal ini dapat membantu dalam memanfaatkan keuntungan yang terkait dengan perekonomian dalam hal skala cakupan. Hal ini juga membantu dalam menentukan prioritas hasil-hasil yang bersifat 'sistemik', termasuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai permintaan akan perlindungan sosial dan meningkatkan koordinasi dan pemantauan pasokan program di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan tersebut (GIZ, 2019) dengan memberikan pintu masuk bagi potensi penyertaan perlindungan sosial. populasi sasaran dalam program perlindungan sosial (Gambar 2 di bawah). Pendaftar sosial berpotensi menjadi pintu masuk bagi satu atau beberapa program (Bowen dkk., 2020).

Gambar 2: Gerbang Pendaftaran Sosial 
Sumber: Bowen dkk., 2020

Perlunya skema pembiayaan yang lebih inovatif

Dalam hal pendanaan, pembiayaan risiko bencana memainkan peran utama dalam skema ASP secara keseluruhan. Pembiayaan risiko bencana mewakili pergeseran perspektif global dari memandang bencana sebagai keadaan darurat kemanusiaan yang tidak dapat diprediksi menjadi kejadian yang dapat diprediksi dan dapat diantisipasi dan dimitigasi. Pergeseran ini mencakup peralihan dari langkah-langkah reaktif yang menangani dampak guncangan ke sikap proaktif yang menerapkan sistem dan pendanaan yang diperlukan untuk menghadapi guncangan sebelum guncangan terjadi. Ketika menerapkan pembiayaan risiko bencana khususnya pada ASP, ada tiga pembelajaran utama yang perlu dipertimbangkan:

Pelajaran 1: Perkirakan biaya respons sebelum guncangan terjadi
Pelajaran 2: Rencanakan pendanaan yang diperlukan untuk memastikan respons yang tepat waktu
Pelajaran 3: Menetapkan dan menghubungkan pendanaan dengan mekanisme pencairan yang efektif.

Penggunaan pendekatan klasifikasi risiko pada pembiayaan risiko bencana menawarkan solusi yang menjanjikan. Pendekatan ini membedakan antara strategi untuk mempertahankan dan mentransfer risiko serta mencocokkan instrumen keuangan dengan kemungkinan dan tingkat keparahan potensi bencana. Memasukkan kerangka kerja ini akan meningkatkan pengambilan keputusan dalam pengurangan risiko bencana dan memastikan alokasi sumber daya yang efektif. Gambar 3 di bawah ini mengilustrasikan penyesuaian instrumen pembiayaan terhadap frekuensi dan tingkat keparahan dampak bahaya.

Gambar 3: Lapisan Risiko Pembiayaan Risiko Bencana
Sumber: Bowen dkk., 2020

Membina kolaborasi dan pembentukan kerangka kebijakan ASP

Salah satu aspek penting dari ASP adalah keterlibatan sejumlah lembaga pemerintah dalam pelaksanaannya. Mengingat sifat interdisipliner dan antarlembaga dalam meningkatkan ketahanan di seluruh kapasitas kesiapsiagaan, penanggulangan, dan adaptasi, diperlukan beragam keahlian dan upaya terkoordinasi di antara para aktor ini. Kepemimpinan pemerintah yang efektif sangat penting untuk mengoordinasikan aktor-aktor yang seringkali berbeda, dengan mengandalkan gambaran yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Koordinasi dalam sistem kemanusiaan menimbulkan tantangan yang berkelanjutan. Perkiraan saat ini menunjukkan bahwa bantuan kemanusiaan internasional melibatkan sekitar 4.480 entitas, yang mencakup LSM internasional dan nasional, masyarakat sipil, dan organisasi lainnya (Bowen et al., 2020). 

Barca (2020) menyoroti strategi utama untuk memperkuat kesiapan perlindungan sosial dalam menghadapi ketidakpastian, dengan menekankan pentingnya kerangka hukum dan kebijakan. Laporan ini menyarankan peninjauan kebijakan perlindungan sosial nasional melalui sudut pandang risiko untuk memastikan kesesuaian dengan langkah-langkah responsif yang disesuaikan dengan populasi rentan yang terkena dampak guncangan. Hal ini termasuk memasukkan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini juga mendukung mekanisme koordinasi pemerintah yang kuat, baik secara internal maupun dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk aktor non-negara yang terlibat dalam respons terhadap guncangan. Memasukkan mekanisme tersebut ke dalam struktur tata kelola direkomendasikan untuk mencapai efektivitas jangka panjang. Selain itu, memahami dan mengatasi kesenjangan kapasitas dalam lembaga dan sektor merupakan langkah penting, seperti halnya membangun basis bukti mengenai efektivitas perlindungan sosial dalam konteks darurat melalui upaya pemantauan dan evaluasi yang komprehensif.

 

Referensi

Barca, V. (2020, September). Pendekatan Perlindungan Sosial SPACE terhadap COVID-19: Saluran bantuan saran ahli. Bersiap Menghadapi Guncangan di Masa Depan: Tindakan Prioritas bagi Praktisi Perlindungan Sosial Pasca COVID-19. https://reliefweb.int/report/world/space-preparing-future-shocks-priority-actions-social-protection-practitioners-wake
Bowen, T., Ninno, C. del, Andrews, C., Coll-Black, S., Gentilini, U., Johnson, K., Kawasoe, Y., Kryeziu, A., Maher, B., & Williams , A. (2020). Perlindungan Sosial Adaptif Membangun Ketahanan Terhadap Guncangan. https://www.worldbank.org/en/publication/human-capital/publication/adaptive-social-protection-building-resilience-to-shocks-key-findings
Davies, M.; Guenther, B.; Levy, J.; Mitchell, T. dan Tanner, T. (2009) Adaptasi Perubahan Iklim, Pengurangan Risiko Bencana dan Perlindungan Sosial: Peran yang Saling melengkapi dalam Pertanian dan Pertumbuhan Pedesaan?. Kertas Kerja 320, Brighton: Institut Studi Pembangunan. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.2040-0209.2009.00320_2.x
GIZ. (2019). Membangun sistem informasi perlindungan sosial yang terintegrasi dan digital. https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/GIZ_DFID_IIMS%20in%20social%20protection_long_02-2020.pdf
UNDP. (2021). Pendaftaran Sosial Terpadu: Menuju Sistem Perlindungan Sosial yang Efisien. https://www.undp.org/malaysia/publications/issue-brief-unified-social-registry-towards-efficient-social-protection-system
Bank Pembangunan Asia. (2023). Tren yang Muncul dalam Perlindungan Sosial di Asia dan Pasifik. https://www.adb.org/news/features/emerging-trends-social-protection-asia-pacific

Pos Mengenal Konsep Perlindungan Sosial Adaptif muncul pertama kali pada Inisiatif Pengembangan Ketahanan.