Meskipun program makan siang gratis dijanjikan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang baru akan diresmikan memimpin Indonesia di bulan Oktober ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memasukkan program ini ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Program yang banyak menuai kritik ini akan menyasar hampir 83 juta anak sekolah, balita serta ibu mengandung dan memakan paling tidak Rp100 triliun pada tahun pertama.

Program yang bertujuan memberikan makan siang bergizi serta susu gratis kepada anak sekolah dan gizi tambahan bagi ibu hamil dan balita ini bahkan akan dapat mencapai Rp460

triliun setahunnya ketika program ini sudah dilaksanakan secara penuh tahun 2029.

Pasangan Prabowo dan Gibran mengusulkan alokasi biaya sebesar Rp15.000 untuk setiap anak sekolah, belum termasuk pengeluaran untuk susu.

Pasangan ini juga menawarkan kemitraan dengan swasta untuk meringankan beban anggaran negara namun belum jelas dengan pihak mana secara spesifik maupun apa saja yang mengubah peraturan yang diperlukan untuk kolaborasi seperti itu.

Bank Dunia menyuarakan kekhawatirannya mengenai program ini dengan mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja kesehatan negara 2025 harus menjadi pertimbangan serius dan diperlukan persiapan yang matang untuk memastikan bahwa program ini tidak menjadi beban berat bagi kinerja fiskal Indonesia.

Indonesia, menambahkan, juga harus menaati batasan teratas bagi defisit fiskal yang sebesar tiga persen dari Produk Domestik Bruto seperti yang ditetapkan undang-undang. Menjaga stabilitas makroekonomi dan fiskal, katanya, sangat penting.

Lembaga Fitch Rating mengatakan program makan siang gratis ini akan menghabiskan biaya sekitar dua persen dari Produk Domestik Bruto setiap tahunnya.

Sementara lembaga rating lainya, Moody's Investors Service menyuarakan kecemasannya bahwa penerapan program ini akan menandai perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam hal keuangan anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif.

Program sumber pendanaan ini juga telah menimbulkan polemik hangat di dalam negeri dengan mulai menolak penggunaan dana dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk itu.

Terlepas dari apakah program ini pada akhirnya akan dilaksanakan atau tidak, ada baiknya memikirkan apa sisi baik dan buruk dari menyajikan makan siang gratis ini.

Manfaat dari program ini termasuk memastikan bahwa siswa menerima paling tidak satu kali makan bergizi dalam sehari. Kecukupan gizi penting bagi perkembangan kognitif anak serta kesehatan mereka secara menyeluruh.

Dengan mengurangi kelaparan, program ini akan dapat membantu menurunkan tingkat kekurangan gizi serta stunting pada kalangan anak-anak. Anak yang memperoleh asupan pangan yang baik, lebih besar kemungkinannya untuk tumbuh baik secara fisik dan lebih berhasil secara akademis.

Makan siang gratis juga akan mendorong orang tua, terutama di kalangan keluarga miskin, untuk memastikan anak ke sekolah dan keluarga memprioritaskan pendidikan anak dari tanggung jawab lainnya. Hal ini akan menekan tingkat putus sekolah.

Angka putus sekolah, kebanyakan disebabkan oleh alasan ekonomi; untuk ketinggian SD mencapai 0,13 persen pada tahun 2022, meningkat 0,01 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 0,12 persen. Pada peningkatan SMP, angka putus sekolah tercatat sebesar 1,06 persen pada tahun 2022, atau naik 0,16 persen dari tahun sebelumnya 0,90 persen.

Selain mendorong inklusivitas pendidikan, program ini juga akan membantu memastikan bahwa apa pun latar belakangnya, siswa dapat memperoleh akses ke pangan bergizi dan mengurangi disparitas yang kini masih ada.

Menu yang sama bagi semua orang di satu sekolah juga mendorong kesetaraan bagi siswa

dari latar belakang yang berbeda.

Siswa yang mendapatkan asupan gizi yang lebih baik cenderung lebih aktif dalam mengikuti

Pembelajaran dan hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Secara tak langsung, pemberian makan bergizi juga akan membantu mengedukasi dengan baik

anak maupun orang tua mereka mengenai makanan bergizi, kebiasaan makan sehat dan disiplin waktu makan.

Sebaliknya, program makan siang gratis nasional ini akan membutuhkan pendanaan yang besar yang akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara serta harus dikelola dengan baik dan transparan untuk mencegah kebocoran serta pengereman.

Sejauh ini, anggaran yang diperkirakan untuk makan siang gratis ini belum memasukkan kebutuhan untuk memberikan susu dan gizi tambahan untuk balita dan ibu yang mengandung

dan menyusui.

Program berskala nasional ini juga membawa tantangan logistiknya sendiri. Membagikan makanan kepada puluhan juta anak di berbagai daerah dengan aksesibilitas dan kondisi topografi yang berbeda.

Ini merupakan kegiatan yang kompleks, termasuk untuk memastikan penyaluran tepat waktu, berkualitas serta dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang baik.

Kekhasan pola makan setempat, kebiasaan budaya serta keagamaan yang menyangkut pangan serta celana bagi siswa siswa tertentu, juga merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan standar makan siang dengan standar gizi yang konsisten.

Menetapkan porsi yang tepat secara nasional juga menjadi tantangan tersendiri agar tidak

terjadi pemborosan pangan dan juga mengurangi potensi limbah makanan.

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam program pemberian makan gratis secara nasional ini adalah bahwa kebutuhan nutrisi setiap individu berbeda-beda

tingkat kegiatan serta pertumbuhan mereka serta kesehatan mereka.

Kebutuhan energi anak berumur antara 5-8 tahun misalnya, berada antara 1.400 sampai 1.600 kalori per hari sementara untuk yang berumur antara 9 dan 12 tahun antara 1.600 dan 2.000 kalori per hari. Belum lagi kebutuhan nutrisi makro dan mikro mereka yang juga berbeda.

Program makan bantuan siang ini mungkin akan menimbulkan ketergantungan pada pemerintah dan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pemberian bantuan

agar tidak menjadi mandiri.

Pada dasarnya program makan siang gratis ini memiliki potensi untuk membawa dampak positif bagi pendidikan, kesehatan dan kesetaraan namun akan diperlukan perencanaan yang mendetail dan hati-hati, tanggung jawab fiskal serta pelaksanaan yang efektif agar dapat mengoptimalkan manfaatnya sekaligus mengatasi tantangan tantangannya.

Hal yang sangat krusial bagi kesusksesan program implementasi ini adalah adanya tata kelola keuangan yang hati-hati serta dipenuhinya batasan-batasan fiskal.