Impact News

Keterlibatan laki-laki dalam mendukung kesetaraan gender merupakan hal yang penting. Misalnya, perempuan ingin berkarir di ranah politik. Suami dan keluarganya harus mendukung. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Varian Bintoro, S.Sos, MSi, mendukung pemikiran ini.

“Kita tidak mengharapkan gender ini melebihi satu sama lain tetapi bisa dibagi peran agar setara,” ujar Varian. Pria 51 tahun ini selalu terlibat dalam kesetaraan gender di ranah pemerintahan maupun pada kegiatan organisasi kemasyarakatan. Ia menjelaskan bahwa harus ada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merata tanpa memandang gender. Seperti halnya partisipasi perempuan dalam aspek kepemimpinan dan politik yang masih dianggap oleh sebagian orang sebelah mata. Dalam rangka penguatan partisipasi politik perempuan, ada pelatihan penguatan kapasitas calon legislatif perempuan di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan itu dilaksanakan tahun ini oleh Bidang Kesejahteraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A).

Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Implementasi Kesetaraan Gender

Komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam upaya mendukung implementasi kesetaraan gender dilaksanakan melalui Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang rencana aksi pengarusutamaan gender. Sebagai upaya memberikan arah dan pedoman kepada setiap pelaku pembangunan dalam melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), maka telah disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024.

“Dukungan sudah sangat maju. Kita sudah memiliki rencana aksi pengarusutamaan gender hingga tahun 2024. Arah road map jelas dan ada pedoman petunjuk teknisnya,” kata Varian.

Menurutnya, semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilibatkan dalam rencana aksi pengarusutamaan gender ini termasuk instansi vertikal juga misalnya di Instansi ada ruang ibu menyusui, tempat bermain anak, toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan pegangan atau alat bantu akses ke gedung bertingkat bagi kelompok orang dengan disabilitas.

“Ada fokal point PUG di setiap SKPD biasanya pada bagian program. Perencanaan dan penganggaran pembangunan responsif gender mereka yang ditugaskan di instansi tersebut,” ucap Varian. Berbagai strategi sudah diupayakan pemerintah untuk mendukung kesetaraan antara peran gender baik perempuan dan laki-laki serta identifikasi risiko di bidang pemerintahan dan juga politik.

“Risiko gender pada perempuan yang memiliki keterbatasan lebih kecil kesempatan untuk bersaing dengan laki-laki sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu memperhatikan dan memfasilitasi hal tersebut,” jelas Varian.

Target pencapaian kesetaraan gender pada 2030 sesuai dengan SDGs (Sustainable Development Goals) tujuan ke-5 yaitu memberdayakan kaum perempuan dan anak menjadi tupoksi pelaksanaan dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A), perencanaan di Bappeda, penganggaran di BPKAD dan Inspektorat dalam pengawasan.

Dalam pelaksanaan program sambung Varian, anggaran masih terbatas sehingga pengarusutamaan gender belum sesuai dengan yang diharapkan. “Fasilitas sarana dan prasarana yang inklusif diperlukan pada semua tahapan baik di pemerintahan maupun lingkungan masyarakat,” kata Varian.

Perempuan dan Laki-laki Dapat Kesetaraan

Cita-cita besar ini hanya bisa dicapai apabila perempuan dan laki-laki mendapatkan iklim budaya yang setara dan berkeadilan gender. Nilai-nilai lokal yang ada menurut Varian sudah sangat mendukung, bahkan tidak ada hambatan. Adat dan budaya berperan aktif mendukung kesetaraan gender baik perempuan dan laki-laki dapat mengambil peran yang sama.

Terbukanya ruang publik mendorong perempuan untuk belajar dan mengeluarkan potensi terbaiknya sehingga mampu menjadi pemimpin. “Di struktur pemerintah daerah misalnya sudah sangat mendukung kepemimpinan perempuan diantaranya Wakil Bupati kepala dinas, kepala bidang (kabid), anggota DPRD, dan camat,” sebut Varian.

Semua kebijakan sudah tersedia, hanya tinggal bagaimana ini semua diimplementasikan menuju Kabupaten Sumbawa yang mendorong kesetaraan gender.

The post Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Kebijakan Pengarusutamaan Gender appeared first on Plan International.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEN